Kabupaten Simeulue adalah kabupaten yang terletak di provinsi Aceh kabupaten ini terletak 150km dari lepas pantai barat aceh, kabupaten Simeulue berdiri tegar di Samudera Indonesia. Kabupaten ini merupakan kabupaten pemekaran dari kabupaten Aceh barat sejak tahun 1999.
Tujuan dibentuknya kabupaten ini diharapkan agar dapat meningkatkan pembangunan atau infrastruktur yang berada di kawasan tersebut, kabupaten ini yang dulunya dianggap hanyalah sebuah mimpi namun akhirnya bisa hadir secara nyata dengan menambah status barunya sebagai kabupaten pada saat itu untuk menambah semangat yang tinggi di masyarakat dab berjuang untuk suatu tahap yaitu sebagai daerah yang otonom dan berdasarkan data pada akhir tahun 2023 yang berhasil mendata jumlah penduduk Kabupaten Simeulue yaitu berjumlah 96.031 jiwa.
Sejarah Kabupaten Simeulue
Sejarah kabupaten ini tidak luput dari bekas kekuasaan para penjajahan dimulai dari penjajahan Belanda pada tahun 1901 dan kedudukan Jepang pada tahun 1942,saat Indonesia merdeka yaitu pada 17 Agustus tahun 1945 Simeulue berubah jadi kewedanan yang di pimpin oleh para wedan yang berkedudukan di sinabang pengawasan kabupaten ini dulunya diawasi oleh bupati Aceh Barat.
Ketika Aceh dilanda konflik genjatan bersenjata pada tahun 1976 yang dilakukan oleh gerakan aceh Merdeka dan pemerintah Republik Indonesia dari tahun gencatan bersenjata ini terjadi pada tahun 1976 hingga tahun 2005 pulau dan setelah konflik ini selesai pulau Simeulue relatif aman semejak konflik 32 itu berakhir.
Adapun asal usul nama kabupaten Simeulue dulunya juga adalah wilayah yang menjadi kekuasaan Sultan Iskandar Muda , ada seorang ulama pada saat ituu yang di utus oleh Sultan kandar Muda yaitu tengku khilullah untuk menyebarkan ajaran agama islam ke pulau pulo U atau yang sekarang di sebut Pulau Simeulue/kabupaten Simeulue yang di ambil dari nama istrinya yaitu “putri se meulur”
UMK Kabupaten Simeulue
Upah minimum kabupaten Simeulue atau yang lebih di kenal dengan UMK adalah tolak ukur upah yang berlaku pada kabupaten yang telah di tetapkan oleh provinsi untuk kabupaten/kota yang berada di wilayahnya yang ditetapkan oleh gubernur,bupati dan walikota. Jumlah UMK diatur sesuai dari keadaan kabupaten itu sendiri ,yang dilihat dari kondisi ekonomi,financial dan kebutuhan hidupnya yang layak di dalam satu kabupaten/kota tersebut.
Penentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) NAD 2024 berdasarkan pengajuan Dewan Pengupahan Daerah yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2023. Gubernur NAD telah menyetujui usulan tersebut dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur.
Bahwasanya penentuan untuk UMK kabupaten Simeulue memiliki upah atau UMK dengan jumlah upah yang relatif sama untuk ahun 2024 dengan kabupaten lainnya. Nominal nya adalah Rp 3.460.672. Angka ini bertambah sejumlah Rp. 47.006 atau 1,38% dibanding UMK tahun 2023 yaitu Rp.3.413.666. Jumlah ini sangat berbeda dengan UMK kabupaten lainnya pada saat tahun 2023 yang memiliki upah yang berbeda sangat jauh atau tidak memiliki kesamaan di bandingkan pada tahun 2024 yang UMK nya relatif sama semua.
Perubahan aturan ini dibuat untuk menyesuaikan dengan kondisi kabupaten/kota saat ini Jadi, perhitungan kenaikan upah minimum disesuaikan dengan financiak, kondisi ekonomi, situasi ketenagakerjaan, dan perusahaan yang ada di kabupaten Simeulue maupun di kabupaten lainnya dikota banda Aceh.
Contoh Perusahaan di Kabupaten Simeulue
Perusahaan yang ada di Kabupaten Simeulue, Aceh, antara lain:
- Perusahaan Daerah Kelapa Sawit (PDKS), Perusahaan milik Pemerintah Daerah yang mengelola perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Teluk Dalam dan Teupah Selatan
- PT Green Enterprise Indonesia (GEI), Perusahaan yang berkontribusi dalam peningkatan ekonomi masyarakat Desa Kota Batu, Kecamatan Simeulue Timur
- PT Raja Marga, Perusahaan yang membuka lahan perkebunan sawit di empat kecamatan di Kabupaten Simeulue
Itulah saja penjelasan yang bisa dibagikan tentang adanya UMK di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh. Semoga saja memberikan wawasan bagi kalian semuanya yang sedang membutuhkannya ya.
