Kabupaten Dharmasraya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Pada kawasan ini dahulunya pernah menjadi ibu kota dan pusat kerajaan Malayapura. Ibu kota Kabupaten Dharmasraya berada di Pulau Punjung. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 2003, dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Sijunjung.
Kabupaten Dharmasraya dikenal juga dengan sebutan Ranah Cati Nan Tigo. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Dharmasraya 2021, penduduk kabupaten ini berjumlah 228.591 jiwa (2020), dengan kepadatan 77 jiwa/km2, dan pada pertengahan tahun 2024, penduduk Dharmasraya sebanyak 240.159 jiwa
Sejarah Kabupaten Dharmasraya
Nama kabupaten ini diambil dari manuskrip yang terdapat pada Prasasti Padang Roco, di mana pada prasasti itu disebutkan Dharmasraya sebagai ibu kota dari kerajaan Malayapura waktu itu. Kerajaan ini muncul setelah kejatuhan kerajaan Sriwijaya pada abad 13-14, di mana daerah kekuasaan kerajaan ini merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya sebelumnya, yaitu mulai dari Semenanjung Malaya hingga Sumatra.
Hal ini dapat dibuktikan dari Prasasti Grahi di Chaiya, selatan Thailand serta catatan dalam naskah Cina yang berjudul Zhu Fan Zhi karya Zhao Rugua tahun 1225. Kemudian kerajaan ini menjalin hubungan dengan Kerajaan Singhasari, sebagaimana yang terpahat pada Prasasti Padang Roco. Selain itu nama Dharmasraya juga disebutkan dalam catatan sejarah kerajaan Majapahit, Nagarakretagama sebagai salah satu daerah vasal.
Sejarawan zaman kolonial Belanda sudah banyak mempelajari sejarah tersebut, bahkan pada tahun 1930 memboyong arca Amoghapasa dan arca Bhairawa ke tempat yang sekarang disebut Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Namun sayangnya kebanyakan masyarakat termasuk diantaranya pemuka adat Tuanku Rajo Dipati mengaku jika nama Dharmasraya sudah lama terlupakan oleh mereka.
Nama Dharmasraya mencuat kembali di kalangan masyarakat saat proses pemekaran Kabupaten Sawahlunto-Sijunjung dan akhirnya dipakai sebagai nama kabupaten baru. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berusaha mengangkat sejarah ekspedisi Pamalayu yang terlupakan ini misalnya dengan mengadakan Festival Pamalayu di Museum Nasional bahkan mengungkapkan keinginan untuk memulangkan arca di Museum Nasional ke tempat asalnya.
Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu dari 3 kabupaten baru hasil pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 38 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di provinsi Sumatera Barat, dan diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004.
UMR 2024 / Upah Minimum Kabupaten Tingkat II Kabupaten Dharmasraya yang berada di provinsi Sumatera Barat ini ditetapkan sebesar 2.811.449 (+2.28%) dari UMK tahun 2023 sebesar 2.747.476. Sedangkan biaya hidup per orang di Kabupaten Dharmasraya menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS pada bulan Maret 2021 adalah sebesar 1.364.859, dengan tingkat inflasi umum tahunan pada tahun 2022 adalah sebesar 5.5%, inflasi tahun 2023 sebesar 2.61%, dan estimasi inflasi tahun 2024 menurut BI sebesar 3.2%, maka biaya hidup perkapita/orang di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2024 adalah sebesar 1.524.789
Berikut ini daftar UMP Sumbar dalam lima tahun terakhir:
- UMP Sumatera Barat tahun 2018: Rp2.119.067
- UMP Sumatera Barat tahun 2019: Rp2.289.220
- UMP Sumatera Barat tahun 2020: Rp2.484.041
- UMP Sumatera Barat tahun 2021: Rp2.484.041
- UMP Sumatera Barat tahun 2022: Rp2.512.539
Contoh Pekerjaan yang ada di Kabupaten Dharmasraya
Tak dipungkiri, jika selama ini Kabupaten Dharmasraya dikenal sebagai penghasil kelapa sawit dan karet. Oleh karena itu masyarakat Dharmasraya identik dengan pekebun kelapa sawit dan pekebun karet yang tangguh yaitu PT. DAMASRAYA SAWIT LESTARI.
Itulah saja informasi yang bisa dibagikan pada kalian semuanya tentang adanya UMK Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. Semoga saja memberikan wawasan serta pengetahuan bagi kalian yang membutuhkannya.
