Sebelum pemekaran, Aceh Barat mempunyai luas 10.097,04 km2 atau 1.010.466 hektar dan merupakan bagian pantai barat dan selatan Pulau Sumatera, memanjang dari barat ke timur dari kaki Gunung Gulti (perbatasan dengan Aceh Besar). Letaknya di sisi Kruen Sumayam (perbatasan selatan Aceh) dan memiliki garis pantai sepanjang 250 kilometer persegi.
Luas wilayah yang diperluas akan menjadi 2.927,95 km2 dan jumlah penduduk akan menjadi 204.475 pada akhir tahun 2023. Aceh Barat merupakan tempat kelahiran pahlawan nasional Tuk Umar dan digunakan sebagai nama berbagai lokasi di Meurabo, termasuk Universitas Tuk Umar milik negara dan Komando Resor Militer 012/Tuk Umar.
Kabupaten Aceh Barat mempunyai 12 kecamatan dan 322 gampon dengan kode pos 23615- 23682 (dari total 289 kecamatan dan 6.497 gampon yang tersebar di seluruh Aceh). Pada tahun 2010, terdapat 172.896 jiwa yang tinggal di wilayah tersebut (dari total penduduk Aceh sebanyak 4.486.570 jiwa), yang terdiri dari 87.682 jiwa laki-laki dan 85.214 jiwa perempuan (rasio jenis kelamin 102,90). Dengan luas wilayah 275.872 hektar (dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Aceh sebesar 5.677.081 hektar), kepadatan penduduk wilayah tersebut adalah 59 jiwa/km2 (dibandingkan dengan kepadatan penduduk provinsi yang sebesar 78 jiwa/km2). Pada tahun 2017 jumlah penduduk 189.119 jiwa, luas wilayah 2.927,95 km2, dan sebaran penduduk 65 jiwa/km2.
Gaji UMP merupakan singkatan dari Gaji Minimum Provinsi. Ini adalah standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk pekerja di provinsi-provinsi di Indonesia. UMP didasarkan pada pertimbangan biaya hidup, inflasi, dan faktor ekonomi lainnya di tingkat negara bagian. Tujuan ditetapkannya UMP adalah untuk menjamin pekerja di suatu negara menerima upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.
Pemerintah secara berkala meninjau dan menyesuaikan UMP setiap tahunnya, dengan mempertimbangkan perubahan kondisi perekonomian dan biaya hidup.
Gaji UMK merupakan singkatan (kata) dari gaji minimum Kabupaten/Kota. Ini adalah standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk pekerja di wilayah tertentu di Indonesia. UMK didasarkan pada pertimbangan biaya hidup daerah, inflasi, dan faktor ekonomi lainnya. Keputusan UMK bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dan menjamin mereka menerima upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
Pemerintah daerah secara rutin meninjau dan menyesuaikan UMK setiap tahunnya. UKM mencakup berbagai sektor dan tempat kerja, termasuk sektor formal dan informal. Pengenalan UMK diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan menciptakan situasi perekonomian yang lebih seimbang di tingkat daerah.
Gubernur Ahmad Marzuki Provinsi Aceh resmi menetapkan Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Aceh Tahun 2024 baik di tingkat kabupaten/kota (UMK) maupun tingkat provinsi (UMP). Menurut dia, UMP Aceh tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp3.460.672, meningkat 1,38 persen dibandingkan UMP tahun 2023 sebesar Rp3.413.666.
Keputusan mengenai besaran UMR Aceh tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 560/1666/2023 yang menetapkan UMP Aceh Tahun 2024. Begitu pula pada tingkat kabupaten/kota di Aceh, setiap daerah menentukan UMR sendiri-sendiri yang disebut UMK. Salah satu contohnya adalah UMR Kota Banda Aceh yang menetapkan upah minimum sebesar Rp3.540.555, tertinggi di wilayah tersebut.
UMP Kabupaten Aceh Barat
Akmil Hussen SE, MA, Direktur Dinas Tenaga Kerja dan Migrasi Penduduk Aceh, mengatakan perhitungan penyesuaian kenaikan UMP sebesar 1,38 persen berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan dan surat dari pemerintah Ta. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.BM/243/HI.01.00/Jam kerja 7 jam per hari atau 40 jam per minggu dengan shift 6 hari dan 8 hari. jam per hari, atau 40 jam per minggu jika Anda bekerja lima hari kerja dalam seminggu.
Ia menyatakan, UMP Aceh 2024 berlaku bagi pekerja lajang/tidak terampil di Aceh dengan jam kerja kurang dari satu tahun. Pengusaha wajib membuat dan melaksanakan struktur pengupahan dan tingkat pengupahan di dalam perusahaan agar upah pekerja yang telah bekerja selama satu tahun atau lebih didasarkan pada struktur pengupahan dan tingkat pengupahan tersebut. “Perusahaan yang sudah membayar upah tinggi sebelum keluarnya keputusan UMP Aceh pada tahun 2024 dilarang mengurangi atau menurunkan upah yang dibayarkan. “Pengusaha juga dilarang membayar upah pekerja di bawah Resolusi UMP Aceh Tahun 2024.”
Itulah saja informasi yang bisa dibagikan tentang adanya UMK Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh Pulau Sumatera. Semoga saja memberikan wawasan bagi kalian semuanya yang sedang membutuhkannya ya.
